ACEH UTARA- Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) Aceh Utara, meminta warga korban konflik Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, yang dipungli untuk membuat pengaduan tertulis kepada BRA. Pasalnya, pihak BRA tidak dapat mengambil tindakan terhadap dugaan pungli oleh Amiruddin pendamping ekonomi BRA di Kecamatan Tanah Luas dan Nibong.
Ketua BRA Aceh Utara, T. Zainuddin, yang didampingi Deputi Humas setempat, Muhammad Yusuf, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, kemarin, mengatakan, pihaknya siap menerima laporan pengaduan secara tertulis dari korban konflik yang dipungli.
“Tentunya, dalam surat pengaduan itu harus disertai nama-nama warga yang menjadi korban pungli dan bubuhi tanda tangan. Kemudian, disertai materai dan mengetahui muspika Langkahan,”ucap Ketua BRA, seraya menambahkan, dapat adanya surat pengaduan dapat memudahkan untuk diajukan kepada penegak hukum. Pasalnya, kita tidak mau berbicara tanpa bukti yang kuat dan jika betul melakukan pungli, tolong korban konflik buat pengaduan secara resmi.
T. Zainuddin mengatakan, pihaknya mengakui bahwa Amiruddin tercatat sebagai pendamping ekonomi di Kecamatan Tanah Luas dan Nibong. “Sebelumnya, dia juga pernah bekerja di BRA semasa pimpinan lama. Dan ketika saya menjabat sebagai Ketua BRA, Amiruddin kembali dipekerjakan selama empat bulan, terhitung dari Maret hingga Juli 2009, dengan gaji perbulan senilai Rp 1 juta, dan semua gaji dia sudah kita dibayar,”ucap T. Zainuddin.
Disebutkan, penempatan Amiruddin tidak termasuk dalam SK Bupati Aceh Utara, melainkan SK yang dikeluarkan oleh dirinya dan diajukan ke tingkat Provinsi Aceh, bernomor SK 061/BRA-AU/VII/2009. Namun, SK dan surat tugas kepada Amiruddin tidak diberikan oleh Ketua BRA Aceh Utara.
“Penyebab kita tidak memberikan SK, karena saat mengikuti pelatihan di tingkat Provinsi pada bulan September lalu dan sepulang dari sana tidak memberikan laporan kepada kami di BRA Aceh Utara,”ujarnya, seraya menambahkan, dalam bekerja di BRA untuk menjadi pendamping ekonomi di kecamatan, juga tercatat sebagai Ketua LSM Pusaka Aceh. (arm)
“Penyebab kita tidak memberikan SK, karena saat mengikuti pelatihan di tingkat Provinsi pada bulan September lalu dan sepulang dari sana tidak memberikan laporan kepada kami di BRA Aceh Utara,”ujarnya, seraya menambahkan, dalam bekerja di BRA untuk menjadi pendamping ekonomi di kecamatan, juga tercatat sebagai Ketua LSM Pusaka Aceh. (arm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar