ACEH UTARA- Kalangan mahasiswa diAceh Utara, mengaku kecewa dengan dilakukan pemangkasan anggaran untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2009. Padahal, jika anggaran tidak pangkas dapat mengurangi angka pengangguran yang terjadi di Aceh Utara selama ini.
Informasi yang diterima wartawan koran ini, anggaran yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, untuk seleksi penerimaan CPNS dipangkas mencapai Rp 521 juta 250 ribu. Sementara anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebelum perubahan senilai Rp 889.813.410 dengan target 5.000 pelamar.
Pemangkasan anggaran itu, erat kaitannya pasca bobolnya kas Pemkab Aceh Utara, senilai Rp 220 miliar di Bank Mandiri Jakarta, beberapa bulan lalu. Bahkan, setiap dinas di Aceh Utara juga dilakukan pemangkasan anggaran.
“Kami dari mahasiswa sangat kecewa dengan kondisi tersebut, karena pada tahun-tahun sebelumnya di Aceh Utara ada penerimaan CPNS. Tapi pada tahun 2009 ini, walaupun belum ada suatu kejelasan jatah yang diterima jadi PNS di Aceh Utara, sudah duluan terjadi pemangkasan anggaran,”ucap Ketua BEM Unimal, Reuleut, Aceh Utara, Zulfikar, kepada Rakyat Aceh, kemarin.
Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara harus bertanggung jawab terhadap pemangkasan anggaran untuk seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2009. Betapa tidak, jika CPNS diterima paling tidak dapat mengurangi angka pengangguran yang terjadi saat ini mencapai puluhan ribu warga.
Tidak Ada Kaitan Kas Bobol
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Informasi Pemkab Aceh Utara, Azhari Hasan, SH, saat dikonfirmasi wartawan koran ini, Sabtu (10/10), mengatakan, pemangkasan anggaran untuk seleksi penerimaan CPNS tidak ada kaitannya dengan bobolnya deposito kas Aceh Utara.
Namun, pemangkasan itu terjadi akibat devisit anggaran mencapai Rp 125 miliar. Bahkan, pemotongan anggaran bukan saja terjadi pada BKD untuk dana penerimaan CPNS, juga dinas-dinas lainnya mengalami kondisi yang sama.
“Coba dibayangkan, PNS kita di Aceh Utara sudah mencapai 11 ribu lebih, jadi kalau menerima lagi mau bayar pakai apa nantinya, kan tidak mungkin ditambah. Dan kita saat ini lebih mengfokus dulu untuk mengangkat honor daerah (honda) yang mencapai ratusan orang diangkat menjadi PNS,”ucap Azhari Hasan.
Sebut dia, jika dilakukan penerimaan CPNS nantinya tidak dapat diangkat tenaga honor daerah menjadi PNS, akibat terjadi devisit anggaran sebelum disahkan APBK 2009. Akan tetapi, apabila tetap juga diterima meskipun ada diberikan jatah formasi dari pusat, sehingga dikhawatirkan tidak dapat dibayar gaji mereka.
“Pada intinya, kita akan mengupayakan tenaga honor daerah dulu untuk diangkat menjadi PNS. Dan kalau tahun depan ada formasi yang betul-betul perlu diisi sehingga akan dilakukan penerimaan CPNS sesuai kemampuan daerah,”imbuhnya, seraya menambahkan, upaya yang ditempuh pihaknya saat ini adalah untuk memanfaatkan tenaga honor dulu diangkat menjadi PNS. (arm)
Informasi yang diterima wartawan koran ini, anggaran yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, untuk seleksi penerimaan CPNS dipangkas mencapai Rp 521 juta 250 ribu. Sementara anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebelum perubahan senilai Rp 889.813.410 dengan target 5.000 pelamar.
Pemangkasan anggaran itu, erat kaitannya pasca bobolnya kas Pemkab Aceh Utara, senilai Rp 220 miliar di Bank Mandiri Jakarta, beberapa bulan lalu. Bahkan, setiap dinas di Aceh Utara juga dilakukan pemangkasan anggaran.
“Kami dari mahasiswa sangat kecewa dengan kondisi tersebut, karena pada tahun-tahun sebelumnya di Aceh Utara ada penerimaan CPNS. Tapi pada tahun 2009 ini, walaupun belum ada suatu kejelasan jatah yang diterima jadi PNS di Aceh Utara, sudah duluan terjadi pemangkasan anggaran,”ucap Ketua BEM Unimal, Reuleut, Aceh Utara, Zulfikar, kepada Rakyat Aceh, kemarin.
Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara harus bertanggung jawab terhadap pemangkasan anggaran untuk seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2009. Betapa tidak, jika CPNS diterima paling tidak dapat mengurangi angka pengangguran yang terjadi saat ini mencapai puluhan ribu warga.
Tidak Ada Kaitan Kas Bobol
Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Informasi Pemkab Aceh Utara, Azhari Hasan, SH, saat dikonfirmasi wartawan koran ini, Sabtu (10/10), mengatakan, pemangkasan anggaran untuk seleksi penerimaan CPNS tidak ada kaitannya dengan bobolnya deposito kas Aceh Utara.
Namun, pemangkasan itu terjadi akibat devisit anggaran mencapai Rp 125 miliar. Bahkan, pemotongan anggaran bukan saja terjadi pada BKD untuk dana penerimaan CPNS, juga dinas-dinas lainnya mengalami kondisi yang sama.
“Coba dibayangkan, PNS kita di Aceh Utara sudah mencapai 11 ribu lebih, jadi kalau menerima lagi mau bayar pakai apa nantinya, kan tidak mungkin ditambah. Dan kita saat ini lebih mengfokus dulu untuk mengangkat honor daerah (honda) yang mencapai ratusan orang diangkat menjadi PNS,”ucap Azhari Hasan.
Sebut dia, jika dilakukan penerimaan CPNS nantinya tidak dapat diangkat tenaga honor daerah menjadi PNS, akibat terjadi devisit anggaran sebelum disahkan APBK 2009. Akan tetapi, apabila tetap juga diterima meskipun ada diberikan jatah formasi dari pusat, sehingga dikhawatirkan tidak dapat dibayar gaji mereka.
“Pada intinya, kita akan mengupayakan tenaga honor daerah dulu untuk diangkat menjadi PNS. Dan kalau tahun depan ada formasi yang betul-betul perlu diisi sehingga akan dilakukan penerimaan CPNS sesuai kemampuan daerah,”imbuhnya, seraya menambahkan, upaya yang ditempuh pihaknya saat ini adalah untuk memanfaatkan tenaga honor dulu diangkat menjadi PNS. (arm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar