Kemerdekaan RI 64 Tahun, Rakyat Masih Miskin

REULEUT- Genap sudah usia kemerdekaan Republik Indonesia 64 tahun lamanya. Ditandai dengan diadakannya upacara peringatan HUT RI pada 17 Agustus kemarin yang berlangsung diseluruh penjuru tanah air. Namun, kemerdekaan tersebut belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh rakyat miskin di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Betapa tidak, sampai saat ini sekitar 25 juta rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Reuleut, Aceh Utara, Prof. A. Hadi Arifin, M.Si, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, Senin (17/8), usai menjadi pembina upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-64 di depan Biro Rektorat Unimal setempat. Kata A. Hadi, kedepan pemerintah harus benar-benar dapat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

“Maunya kita, itu semua dapat menjadi kenyataan dilapangan. Baik untuk keadilan kelompok masyarakat atau golongan, maupun keadilan dalam pengertian keadilan budaya,”ujarnya seraya menambahkan, jika saat ini masih ada 25 juta jiwa rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan, dapat menunjukkan pemerintah masih kurang adil.

Selain itu, sebut Rektor Unimal, jumlah masyarakat miskin di Provinsi Aceh hingga saat ini sekitar 30 persen. Tentunya, ini harus segera dicari jalan keluar untuk mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat Aceh secara umum. “Sepengetahuan saya, anggaran dalam APBA tahun 2009, sebesar Rp 11 triliun dan tahun sebelumnya hanya Rp9 triliun. Namun, semua dana tahun 2008 lalu tidak mampu terserap sesuai harapan semua pihak, sehingga ini menyebabkan masih lemahnya perencanaan,”ungkap Profesor Ekonomi tersebut.

Lanjut Rektor A. Hadi Arifin, hingga memasuki 64 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, membuat Pemerintah Aceh harus melaksanakan sejumlah kegiatan yang belum terselesaikan. Baik tentang qanun pelabuhan, perdagangan, Syariat Islam maupun qanun-qanun lainnya yang berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan Aceh kedepan. “Jadi kalau menurut saya, jika hal itu belum diselesaikan maka Pemerintah Aceh tidak akan mampu melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, apalagi sesuai dengan amanah MoU Helsinky dan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA),”imbuhnya.

A. Hadi juga berharap, melalui peringatan HUT RI ke-64, pemerintah dapat melakukan kebijakan baru yang strategi, guna menuju Aceh baru bermartabat, kemakmuran rakyat dan berkeadilan. Aparat pemerintahan diminta untuk sering turun ke desa-desa pedalaman melihat kondisi rakyatnya yang masih hidup dalam kemiskinan. (arm)