Pemkab Belum Mampu Tangani Bencana

 “Gudang Logistik Saja Tak Punya”

ACEH UTARA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara, dinilai selama ini belum mampu menangani bencana alam yang terjadi pada setiap tahun. Hal itu disebabkan kurangnya kepedulian yang serius dari pemerintah setempat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh.

Betapa tidak, sejauh ini Pemerintah Aceh Utara belum punya gudang logistik sendiri untuk menampung bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat. Baik itu beras, gula, minyak goreng, telur, mie instan maupun sejumlah kebutuhan lainnya. Akibatnya, kebanyakan barang logistik tersebut terpaksa ditampung ditoko-toko Cina dan ruang kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Utara.

Padahal, Aceh Utara dikenal sebagai daerah rawan bencana banjir bandang dan tanah longsor. Bahkan, dari 27 kecamatan yang ada di Aceh Utara, 6 kecamatan diantaranya  paling rawan tingkat kesiagaan bencana banjir bandang. Masing-masing, Kecamatan Matang Kuli, Pirak Timu, Lhoksukon, Kuta Makmur, Nisam dan Kecamatan Sawang. Khususnya Kecamatan Langkahan, dianggap paling rawan terjadi tanah longsor

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh Utara, Ir. Muhammad Nuzli, MM, saat dikonfirmasi Rakyat Aceh, Kamis (2/12), juga membenarkan selama ini belum memiliki gudang logistik sendiri. “Jadi kalau ada bencana banjir bandang dan tanah longsor, kita merasa kawalahan karena harus harus mengedor-ngedor pintu toko Cina untuk mengambil barang-barang logistik sebagai masa panik kepada masyarakat korban,”ucap M. Nuzli, MM.

Sebut dia, inilah kendala yang dihadapi pihakanya selama ini dalam menangani korban banjir di Aceh Utara. Bahkan, ada sebagian barang kebutuhan pokok terpaksa disimpan diruang dinas. Pun demikian, untuk stok bahan kebutuhan pokok masa panik masih berada dalam level aman, seperti beras ada 20 ton. “Ya bagi kami disini kalau begitu ada bencana dan memerlukan logisitik langsung kita salurkan kepada posko pengungsian,”cetusnya.

Selain itu, lanjut Nuzuli, terkait masalah gudang logistik pihaknya sudah pernah mengusulkan anggaran mencapai Rp 900 juta ke Provinsi Aceh pada awal tahun 2010 lalu. Dimana, dana itu akan digunakan untuk pembangunan gudang logistik dan biaya petugas jaga gudang. Namun, hingga berakhir tahun 2010 ini belum ada tanda-tanda akan terealisasi bantuan tersebut. (arm)